Peta politik Indonesia kekinian


Tak banyak kita pahami . Akan tetapi masyarakat sudah cukup cerdas tentang persaingan politik maupun konsolidasi politik dengan keinginan PDIP dan GOLKAR  SEBAGAI “the Operators”  yang terus bersaing UNTUK mendapatkan konsesi dari Presiden Jokowi. Taktik dan strategi Presiden Jokowi menggantung Golkar dan menjaga jarak dengan PDIP terbukti mampu meredam goyangan.  Mari kita simak peta politik kekinian tentang posisi dan 5 arah politik Presiden Jokowi di tengah persaingan di Istana dan partai Golkar termasuk kasus Papa Minta Saham sbb :

Pertama, Presiden Jokowi semestinya tidak menyia-nyiakan dukungan rakyat. Secara gamblang, naiknya Presiden Jokowi ke tampuk kekuasaan di Indonesia adalah karena dukungan rakyat. Partai hanyalah kendaraan politik. Karakter Presiden Jokowi mampu menarik partai dan rakyat: lobby tingkat tinggi dengan kepribadian santun namun lugas. Dukungan rakyat adalah roh dan kekuatan. Namun, Presiden Jokowi harus memahami dengan baik terkait dukungan rakyat dan persepsi publik terhadap tokoh tertentu. Berawal dari pemerintahan bersih, berteman dengan mafia dan koruptor jelas akan menghempaskan Presiden Jokowi. Kedua, menggantung posisi Golkar di antara oposisi dan pendukung pemerintahan. Omongan plin-plan Ical alias Aburizal Bakrie terkait dukungan Golkar terhadap pemerintah hanya menunjukkan (1) Kini Golkar tengah melakukan maneuver dengan mengadu Setya Novanto sebagai posisi tawar kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menghendaki Ade Komaruddin sebagai Ketua Golkar dan merestui. Hal ini menimbulkan perlawanan sengit Ical dan Setya Novanto – bahkan Jusuf Kalla dan Agung Laksono pun berbalik mendukung Setya Novanto. Suatu strategi Presiden Jokowi yang brilian.
Ketiga, menggantung kasus Papa Minta Saham. Kasus Papa Minta Saham jelas sangat menjadi perhatian publik dan menekan Presiden Jokowi. Kasus yang melibatkan Setya Novanto dan mafia migas Muhammad Riza Chalid berpotensi menjadi batu sandungan berbahaya bagi kredibilitas Presiden Jokowi sendiri. Pernyataan Presidan Jokowi yang tidak mau menerima namanya disebut oleh Setya Novanto dan mafia migas Muhammad Riza Chalid justru menjadi bumerang bagi Presiden Jokowi. adalah justru kasus Papa Minta Saham menjadi alat bagi Setya Novanto untuk adu tawar. Dengan dukungan kuat Golkar dan para kroninya termasuk Muhammad Riza Chalid – salah satu orang terkaya lewat Petral plus  Kekuatan Setya Novanto ini tengah dijadikan belitan hukum yang menghantui Setya Novanto. Kasus penjatuhan Presiden Gus Dur adalah bukti nyata bahwa Presiden Gus Dur di-impeached secara politik oleh Amien Rais dan MPR dengan kesan koruptif yang dibangun akibat menerima dana hibah sebagai ulama dari Sultan Brunei. Setya Novanto memainkan kartunya sebagai orang terkuat di Indonesia. Sisi keberanian dan taktik Setya Novanto dan Muhammad Riza Chalid terbukti dengan jelas mampu menjadikan keseimbangan politik. Tawaran Golkar mendukung pemerintahan Presiden Jokowi membuat Presiden Jokowi dianggap kehilangan keberanian untuk melanjutkan pertempuran: memenangi kasus Papa Minta Saham dengan skor 2-0, bukan 1-0 seperti sekarang. Setya Novanto berhasil setengah dimundurkan dari Pimpinan DPR – sebuah aib kehormatan yang terkoyak, namun kunci kasus Papa Minta Saham Muhammad Riza Chalid pun mengatur strategi dengan cerdas kabur dan ngumpet di Singapura. Riza Chalid bergabung bersama buronan kasus Cessi Bank Bali Djoko S Tjandra – tempat Setya Novanto sebagai pentolan PT Era Giat Prima berkiprah. Klop. Keempat, mempertimbangkan reshuffle kabinet sebagai isu. Presiden Jokowi pun memainkan kartu politik reshuffle kabinet sebagai isu yang hot bagi para partai politik dengan mengurangi menteri dari kalangan professional. Reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi akan sangat mengejutkan karena teguran untuk tidak membuat gaduh. Isu reshuffle kabinet sangat menarik bagi parpol itu menjadi senjata tawar-menawar dan wacana cerdas. Parpol seperti PAN yang ngebet minta menteri pun selama setahun belum mendapatkan apapun. Maka Golkar selalu menjadi partai yang sangat menantikan reshuffle. Namun, Presiden Jokowi justru menggantung Golkar – karena Presiden Jokowi – tidak mau dikibuli oleh Golkar dengan belajar dari 10 tahun SBY yang dikuasai oleh Golkar. Presiden Jokowi tidak mau dikendalikan oleh Golkar dan para partai lain. Ring 1 yang solid, kalangan TNI-Polri, BIN, Kejaksaan, dan dukungan the Operators telah mampu meredam seluruh kisruh politik yang berlangsung. Itulah garis yang diambil Presiden Jokowi.
Kelima, strategi melawan teroris yang berafiliasi dengan bandar narkoba dan koruptor dan mafia. Kasus pendanaan ISIS yang melakukan serangan Bom Thamrin yang melibatkan pendanaan dari teroris menjadi perhatian Presiden Jokowi. Presiden Jokowi melakukan pengetatan terhadap penjara yang digunakan transaksi narkoba dan pelatihan ideologi teroris. Praktik afiliasi teroris, bandar narkoba, dan koruptor dan mafia sangat menjadi perhatian Presiden Jokowi. Maka aneka aliran dana teroris pun diendus. Para pesantren yang berjumlah 49 yang dinyatakan mengajarkan paham Islam radikal pun menjadi perhatian Presiden Jokowi. Para pesantren itu pun menjadi perhatian dan pantaun aparat keamanan. PPATK pun diminta melakukan tindakan pro-aktif atas aliran dana teroris, koruptor, mafia dan bandar narkoba berikut antisipasi gerakan mereka. Penjara atau lapas menjadi salah satu perhatian yang harus dibenahi karena di tempat itulah para koruptor dan mafia, bandar narkoba dan teroris bersatu. Kasus terpidana mati bandar narkoba Freedy Budiman yang ikut membiayai terorisme dan mendukung serangan ISIS sungguh menjadi tamparan. Pun keterlibatan koruptor pada serangan teroris melalui pencucian pendanaan uang melalui perusahaan pun patut diperhatikan. Karena para koruptor mendapatkan tekanan dari Presiden Jokowi, maka segala upaya akan dilakukan untuk melawan Presiden Jokowi: terorisme salah satunya. Maka menjadi sangat beralasan bahwa Presiden Jokowi akan meningkatkan BNN sebagai lembaga setingkat menteri.Langkah tepat yang saling terkait yang sangat brilian. Penguatan ini akan efektif mendorong bukan hanya pemberantasan narkoba, tetapi juga terorisme dan korupsi.

(KOBAR – KOALISI BERSAMA RAKYAT 2017)

Tidak ada komentar: