YOUTH UNEMPLOYMENT CRISIS VS NAWA CITA JOKOWI

 BAGIAN NAWA CITA JOKOWI

POINT 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

POINT 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Implementasi ASEAN Economic Comunity (AEC) yang diprediksi akan menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru pada tahap awal pelaksanaannya di Indonesia,  justru terancam krisis pengangguran kaum muda ..

Meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai paket ekonomi, namun minat investasi asing masih sangat rendah. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat Penanaman Modal Asing (PMA) menurun untuk pertama kalinya sejak tahun 2011 lalu. Investasi asing pada kuartal satu 2016 sebesar Rp 96,1 triliun atau turun dari kuartal keempat tahun lalu yang mencapai Rp 99,2 triliun.
Situasi ini, semakin diperparah dengan kebijakan pemerintah memangkas anggaran belanja menyusul defisit yang semakin melebar, mendekati batasnya, sebesar 2,35 persen. Kebijakan pemotongan anggaran tersebut berdampak pada pertumbuhan, mengingat pertumbuhan Indonesia yang masih sangat bergantung pada investasi pemerintah (34 persen) dan konsumsi rumah tangga (54 persen). Bank Indonesia bahkan telah mengoreksi proyeksi pertumbuhan Indonesia pada tahun 2016 dari 5,2 persen menjadi 4,9 persen.
Koreksi atas proyeksi pertumbuhan ini mengindikasikan turunnya kemampuan Indonesia menyediakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pengangguran. Secara teoritis, elastisitas satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap sekitar 350 ribu tenaga kerja pada 2016. Meskipun Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan yang positif, namun, indikator-indikator kinerja pasar tenaga kerja memperlihatkan gambaran yang memprihatinkan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Februari 2016, jumlah pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) sebanyak 36,33 juta orang. Sementara jumlah penganggur penuh sebesar 7,02 juta orang. Kendati demikian, menyusul pemangkasan anggaran belanja APBN, dan koreksi atas pertumbuhan ekonomi serta merosotnya investasi, kemungkinan sampai awal tahun 2017, pengangguran Indonesia akan mengalami tren peningkatan. Pengangguran  didominasi oleh kaum muda (usia 15-24 tahun) yakni sekitar 19,3dan dari  jumlah pengagguran kaum muda tersebut, hanya 9 persen saja yang memiliki gelar lulusan universitas. Sisanya berpendidikan SMA sederajat ke bawah. Kelompok ini memiliki posisi yang sangat lemah di pasar tenaga kerja, sehingga secara piskologis rentan putus asa.
Kerentanan tersebut dikonfirmasi oleh survey ILO (International Labour Organization), yang pada Februari 2015 menyatakan sekitar 17,9 persen kaum muda yang menganggur mengaku mereka sudah putus asa mencari pekerjaan. Sebagian besar penganggur terbuka yang putus asa tersebut memiliki latar belakang pendidikan SLTP atau lebih rendah. Situasi ini menegaskan bahwa kaum muda tidak dipersiapkan dengan baik untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja.
 Meskipun Indonesia mencatatkan pertumbuhan positif, namun gagal mengaitkan pertumbuhan tersebut dengan penciptaan lapangan kerja.
Kegagalan membangun keterkaitan antara pertumbuhan dengan penciptaan lapangan kerja, karena pemerintah selama ini gagal mengantisipasi terjadinya perubahan perekonomian Indonesia, dari sebelumnya didominasi sektor pertanian dan manufaktur padat karya, menuju perekonomian dengan kegiatan yang lebih besar di sektor jasa, yang membutuhkan keterampilan yang relatif tinggi, menyusul terjadi revolusi teknologi dan informasi. Dari dua puluh juta pekerjaan yang tercipta, tujuh diantaranya berada pada sektor jasa. Ini mencerminkan adanya ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan keterampilan. Dengan kata lain, sektor jasa dan industri Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja kurang terampil.
Rendahnya tingkat keterampilan/keahlian tenaga kerja yang ditawarkan, disebabkan kualitas sistem pendidikan tidak mampu menutup celah keahlian. Dengan kata lain, sistem pendidikan yang dikembangkan Indonesia tidak mampu meningkatkan relevansi antara hasil lulusan lembaga pendidikan dengan keahlian yang dibutuhkan. Ini menimbulkan ketidaksesuaian dalam ketenagakerjaan, yakni situasi dimana perusahaan mengalami kesulitan mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan bidang keahlian pekerjaan yang ditawarkan/dibutuhkan.
Akibatnya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di (khususnya PMA), cenderung mempergunakan tenaga kerja asing untuk mengisi sejumlah posisi yang ditawarkan.
Belakangan, masuknya tenaga kerja asing mengisi berbagai posisi yang ditawarkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia dimungkinkan seiring dengan implementasi ASEAN Economic Commmunity (AEC), yang mengizinkan lalu lintas tenaga kerja dalam lingkup negara-negara anggota ASEAN. Masuknya tenaga kerja dari negara-negara anggota ASEAN membuat tenaga kerja Indonesia tersingkar, karena kalah bersaing. Tersingkirnya tenaga kerja Indonesia di dalam negeri, berimplikasi pada dua hal: pertama,meningkatnya pergerakan tenaga kerja menuju jasa lapisan bawah (sektor informal); kedua,melonjaknya pengiriman buruh migran dengan kualifikasi keahlian rendah ke luar negari, dengan tanpa perlindungan yang maksimal.
Sektor informal—baik di kota maupun di desa—sampai sekarang masih berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Walau agak sulit untuk menentukan jumlahnya secara pasti, namun diperkirakan lebih dari 50 persen pekerjaan di Indonesia adalah pekerjaan informal. Sekitar 80 persen dari pekerjaan informal terkonsentrasi di sektor ritel dan kulakan dan personal, jasa sosial dan konstruksi
Indonesia adalah salah satu negara pengirim buruh migran terbesar. Setiap tahun, dua juta orang meninggalkan Indonesia menuju negara-negara di Timur Tengah, beberapa bagian negeri China (Hongkong dan Taiwan), dan Malaysia, Korea Selatan, Jepang dan beberapa negara lain, untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, meningkatnya pekerja sektor informal dan melonjaknya pengiriman buruh migran sebagai implikasi tersingkirnya tenaga kerja Indonesia di pasar tenaga kerja dalam negeri, tampaknya tidak menjadi persoalan serius bagi rezim Jokowi-JK.
Masalah peningkatan pekerja sektor informal cukup ditambal dengan dilegalkannya menjadi pekerjaan formal. Misalnya melegalkan ojek menjadi pekerjaan formal dengan masuk menjadi pengendara pada perusahaan yang diizinkan menyediakan jasa aplikasi online. Sementara terhadap pekerja migran, rezim ini justru tidak memberikan dukungan kepada buruh migran ketika memperjuangkan hak-hak mereka. Terkait dengan masalah ketidaksesuaian sistem pendidikan dengan pasar tenaga kerja, sejauh ini belum ada terobosan dari rezim Jokowi-JK. Upaya yang dilakukan masih terbatas pada gonta-ganti kurikulum, tidak melakukan perubahan mendasar terhadap sistem pendidikan nasional.
Sedangkan soal pasar tenaga kerja dalam negeri. Jokowi justru menghapus syarat wajib bisa berbahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing yang dimuat dalam Permenakertrans Nomor 12 tahun 2013. Padahal peraturan ini merupaan instrumen penting untuk melindungi tenaga kerja Indonesia dari persaingan yang tidak seimbang dengan pencari kerja negara lain.
Ketidakseriusan mengatasi masalah penciptaan lapangan kerja dan pengangguran kaum muda, menggambarkan dengan jelas bahwa Jokowi telah semakin menjauh dari Nawacita. Janji yang pernah dia ucapkan pada rakyat Indonesia. ***
 Krisis Keuangan Asia yang terjadi pada akhir tahun 1990-an merusak pembangunan ekonomi Indonesia (untuk sementara) dan menyebabkan angka pengangguran di Indonesia meningkat menjadi lebih dari 20 persen dan angka tenaga kerja yang harus bekerja di bawah level kemampuannya (underemployment) juga meningkat, sementara banyak yang ingin mempunyai pekerjaan full-time, hanya bisa mendapatkan pekerjaan part-time.
Sebagian besar tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di daerah perkotaan masuk ke dalam sektor informal (terutama di bidang pertanian). Walaupun Indonesia telah mengalami pertumbuhan makro ekonomi yang kuat sejak tahun 2000-an dan boleh dikatakan Indonesia sekarang telah pulih dari krisis pada akhir tahun 1990-an itu, sektor informal ini - baik di kota maupun di desa - sampai sekarang masih tetap berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Walau agak sulit untuk menentukan jumlahnya secara pasti, diperkirakan bahwa sekitar 55 sampai 65 persen pekerjaan di Indonesia adalah pekerjaan informal. Saat ini sekitar 80 persen dari pekerjaan informal itu terkonsentrasi di wilayah pedesaan, terutama di sektor konstruksi dan pertanian.
Pertumbuhan makro ekonomi yang cukup kuat selama lebih dari satu dekade ini secara berlahan telah mampu menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Namun, dengan kira-kira dua juta penduduk Indonesia yang tiap tahunnya terjun ke dunia kerja, adalah tantangan yang sangat besar buat pemerintah Indonesia untuk menstimulasi penciptaan lahan kerja baru supaya pasar kerja dapat menyerap para pencari kerja yang tiap tahunnya terus bertambah; pengangguran muda (kebanyakan adalah mereka yang baru lulus kuliah) adalah salah satu kekhawatiran utama dan butuh adanya tindakan yang cepat.
Dengan jumlah total penduduk sekitar 255 juta orang, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat keempat di dunia (setelah Cina, India dan Amerika Serikat). Selanjutnya, negara ini juga memiliki populasi penduduk yang muda karena sekitar setengah dari total penduduk Indonesia berumur di bawah 30 tahun. Jika kedua faktor tersebut digabungkan, indikasinya Indonesia adalah negara yang memiliki kekuatan tenaga kerja yang besar, yang akan berkembang menjadi lebih besar lagi ke depan, maka menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja dalam perekonomian terbesar di Asia Tenggara, bahwa angka pengangguran cukup tinggi yang dihadapi oleh tenaga kerja muda usia 15 sampai 24 tahun, jauh lebih tinggi dari angka rata-rata pengangguran secara nasional. Mahasiswa yang baru lulus dari universitas dan siswa sekolah kejuruan dan menengah mengalami kesulitan menemukan pekerjaan di pasar kerja nasional. Hampir setengah dari jumlah total tenaga kerja di Indonesia hanya memiliki ijazah sekolah dasar saja. Semakin tinggi pendidikannya semakin rendah partisipasinya dalam kekuatan tenaga kerja Indonesia. Meskipun demikian dalam beberapa tahun terakhir terlihat adanya perubahan tren: pangsa pemegang ijazah pendidikan tinggi semakin besar, dan pangsa pemegang ijazah pendidikan dasar semakin berkurang.
Sektor pertanian tetap berada di posisi teratas dalam hal penyerapan tenaga kerja.

(arsip- lpab, December, 2016)

 1980-an sekitar 55 persen populasi tenaga kerja Indonesia bekerja di bidang pertanian, tetapi bekangan ii angka tersebut berkurang menjadi sekitar 40 persen.

Tidak ada komentar: