Partai Politik di Indonesia






Tujuan Partai Politik

Menurut UU No. 2 tahun 2011 tujuan partai politik adalah :

1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
    Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung
    tinggi kedaulatan  rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
5) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka
    penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan
6) Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
    dan bernegara,
7) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
    dan bernegara
 

 Fungsi Partai Politik

Adapun dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana:

1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara
    Indonesia  yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,
    berbangsa dan bernegara.
2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia untuk
     kesejahteraan masyarakat.
3) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan
    dan menetapkan kebijakan negara.
4) Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan
5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme
    demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Klasifikasian berbagai partai politik :
1.  Berdasarkan Asas dan Orientasi, partai politik diklasifikasikan menjadi 3( tiga) kelompok , yaitu :
     a.  Partai Politik Pragmatis
Yaitu suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat kaku pada satu doktrin dan ideology tertentu. Artinya, perubahan waktu,situasi,dan kepemimpinan akan juga mengubah program,kegiatan,dan penampilan partai politik pragmatis cendrung merupakan cerminan dari program-program yang disusun oleh pemimpin utamanya dan gaya kepemimpinan sang pemimpin. Partai ini biasanya terorganisasikan secara agak longgar. Hal ini tidak berarti partai politik pragmatis tidak memiliki ideology sebagai identitasnya.
Dalam program dan gaya kepemimpinan terdapat beberapa pola umum yang merupakan penjabaran ideology tersebut. Namun, ideology yang dimaksud lebih merupakan sejumlah gagasan umum daripada sejumlah doktrin dan program konkret yang siap dilaksanakan.
     b.   Partai Politik Doktriner
Yaitu suatu partai politikyang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideology. Ideology yang dimaksud adalah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara konkret dan sistematis daalam bentuk program-program kegiatan yang pelaksanaanya diawasi secara ketat oleh aparat partai. Pergantiaan kepemimpinan mengubah gaya kepemimpinan pada tingkat tertentu, tetapi tidak mudah mengubah prinsip dan program dasar partai karena ideology partai sudah dirumuskan secaraa konkret dan partai ini terorganisasikan secaraa ketat.
     c.   Partai Politik Kepentingan
Yaitu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani,buruh,etnis,agama,atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Partai ini sering ditemui dalam system banyak partai tetapi kadangkala terdapat pula dalam system dua partai berkompetensi namun tak mampu mengakomodasikan sejumlah kepentingan dalam masyarakat.
2.      Berdasarkan Komposisi dan Fungsi Anggota
Berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya partai politik dapat digolongkan menjadi dua. Yaitu :
a.  Partai Massa
Partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu.
Kelemahan partai ini tampak pada saat pembagian kursi (jabatan) dan perumusan kebijakan karena karakter dan kepentingan setiap kelompok dan aliran akan sangat menonjol. Ketidak mampuan partai dalam membuat keputusan yang dapat diterima semua pihak merupakan ancaman bagi keutuhan partai. Partai ini umumnya terdapat dalam Negara-negaara berkembang yang menghadapi permasalahan intergrasi nasional.
b.   Partai Kader
Partai yang mengandalkan kualitas anggota, ketaatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakkan disiplin partai yang tanpa pandang bulu.
Struktur organisasi partai ini sangat hirarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas. Karena sifatnya yang demikian partai kader acapkali disebut sebagai partai yang sangat elitis.
3.  Berdasarkan Basis Sosial dan Tujuan
Menurut basis sosialnya, partai politik dibagi menjadi 4(empat) tipe. Yaitu :

a.      Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat,
         seperti kelas atas, menengah, dan bawah.
b.      Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan
         tertentu, seperti petani,buruh dan pengusaha.
c.      Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu,
         seperti islam,katolik,protestan dan hindu.
d.      Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya
         tertentu,seperti suku bangsa , bahasa dan daerah tertentu.


Dalam kenyataanya kebanyakan partai politik tak hanya mempunyai basis sosial dari kalangan tertentu, tetapi juga dari berbagai kalangan dengan satu atau dua kelompok sebagai pihak yang dominan.
Berdasarkan tujuan, partai politik dibagi menjadi 3(tiga). Yaitu :
a.    Partai Perwakilan Kelompok 
       Partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan
       sebanyak mungkin kursi dalam parlemen seperti Barisan Nasional di Malaysia.
b.    Partai Pembinaan Bangsa
       Partai yang betujuan menciptakan kesatuan nasional
c.    Partai Mobilisasi.
       Partai yang berupaya memobilisasi masyarakat kearah tujuan-tujuan yang
       ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok
       cenderung diabaikan.

B.     Klasifikasi Sistem Kepartaian di Indonesia
Klasifikasi sistem kepartaian  yaitu bagaimana partai politik berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem itu. Analisis semacam ini dinamakan “sistem kepartaian”
Sistim kepartai-an didalam satu Negara dikalasifikasi ada tiga kategori, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi-partai, dan sistem multi partai;
1.      Sistem Partai-Tunggal
Pola partai tunggal terdapat dibeberapa negara: Afrika, China, dan Kuba, sedangkan dalam masa jayanya Uni Soviet dan beberapa negara Eropa Timur termasuk dalam katagori ini. Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif karena semua partai harus  menerima pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan bersaing dengannya. Fungsi partai adalah menyakinkan atau memaksa masyarakat untuk menerima persepsi pimpinan partai
Di indonesia pada tahun 1945 ada usaha mendirikan partai tunggal sesuai dengan pemikiran yang ada pada saat itu banyak dianut dinegara-negara yang baru melepaskan diri dari rezim kolonial. Diharapkan partai itu akan menjadi ”motor perjuangan”. Akan tetapi sesudah beberapa bulan usaha itu dihentikan sebelum terbentuk secara konkret. Penolakan ini antara lain disebabkan karena dianggap berbau fasis.
2.      Sistem Dwi-Partai
Dalam kepustakaan ilmu politik pengertian sistem dwi-partai biaasanya diartikan bahwa ada dua partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. Dalam sistem ini partai yang kalah berperan sebagai oposisi  dan yang menang berperan sebagai partai  yang loyal terhadap kebjakan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peran ini sewaktu-waktu dapat berpindah tergantung hasil pemilihan umum berikutnya.
Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum kedua partai berusaha untuk merebut dukunygan orang-orang yang ada ditengah kedua partai dan sering dinamakan pemilihan terapung (floating vote) atau pemilih ditengah (median vote). Sistem dwi-partai pernah disebut  a convenient system for contented people dan memang kenyataannya ialah bahwa sistem dwi-partai dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat bersifat homogen (social homogenity), adanya konsensus kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dan politik (political consensus), dan adanya kontinuitas sejarah (historial continuity).
Disamping kedua partai ini, tentu ada beberapa partai kecil lainnya, yang pengaruh partai ini biasanya terbatas, tetapi kedudukanya berubah menjadi sangat krusial pada saat perbedaan dalam perolehan suara dari kedua partai besar dalam pemilihan umum sangat kecil.
Dalam situaasi seperti ini partai pemenang terpaksa membentuk koalisi dengan partai - partai kecil lainnya.
Pada umumnya dianggap bahwa sistem dwi-partai lebih konduktif untuk terpeliharanya stabilitas karena ada perbedaan yang jelas antara partai pemerintah dan partai oposisi.
Akan tetapi perlu juga diperhatikan peringatan ilmu sarjana ilmu politik Robert Dahl bahwa dalam masyarakat yang terpolarisasi sistem dwi-partai malahan dapat mempertajam perbedaan pandangan antara kedua belah pihak, karena tidak ada kelompok ditengah-tengah yang dapat meredakan suasana konflik.
Sistem dwi-partai umumnya diperkuat dengan dipergunakan sistem pemilihan single-member counstituency (Sistem Distrik) dimana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu saja.sistem pemilihan ini cendrung menghambat pertumbuhan partai kecil, sehingga dengan demikian memperkokoh sistem dwi-partai.
Di Indonesia pada tahun 1968 ada usaha untuk mengganti sistem multi-partai yang telah berjalan lama dengan sistem dwi-partai, agar sistem ini dapat membatasi pengaruh partai-partai yang talah lama mendominasi kehidupan politik. Beberapa asas dirasakan menghilangi beban eksekutif untuk menyeleggarakan pemerintahan yang baik. Akan tetapi eksperimen dwi-partai ini, sudah diperkenalkan dibeberapa wilayah, ternyata mendapat tantangan dari partai-partai yang merasa terancam eksistensinya. Akhirnya gerakan ini dihentiakan pada tahun 1969.
3.  Sistem Multi-Partai
Umumnya dianggap bahwa keaneragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan kearah sistem multi-partai. Perbedaan tajam antara ras, agama, atau suku bangsa mendorong golongan-golongan masyarakat lebih cendrung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasnya (primoedial) dalam suatu wadah yang sempit saja. Dianggap bahwa pola multi-partai lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik dari pada pola dwi-partai.
Sistem multi-partai jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecendrungan untuk menitikberatkan kekuasan pada badan legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering didebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Dalam keadaan semacam ini partai yang berkoalisi harus selalu mengadakan musyawarah dan kompromi dengan mitranya dan menghadapi kemungkinan bahwa sewaktu-waktu dukungan dari partai yang duduk dalam koalisi akan ditarik kembali, sehingga mayoritasnya dalam parlemen hilang.
Untuk tetap memperbaiki citra partai politik sebagai institusi demokrasi, tentu partai politik lebih maksimal memikirkan nasib masyarakat ketimbang memperebutkan kursi kekuasaan. Sedangkan dalam konteks konflik internal partai politik, meminimalisir mungkin adanya sikap politik yang bisa merusak citra partai politik itu sendiri, tetap membuka adanya ruang bagi kedua pihak yang bertikai untuk melakukan komunikasi politik yang lebih sehat dan lebih konsisten pada aturan main organisasi.
Konflik tentu tidak bisa dihindari, tetapi partai politik juga harus memberikan ruang bagi terbangunnya suatu sistem manajemen konflik yang lebih baik. Agar konflik personal maupun kelompok maupun yang terjadi diluar partai tidak bisa berkembang, mampu dikendalikan sehingga tidak melahirkan suasana ketegangan yang apalagi perlaku negatif yang bisa merusak.

(ARSIP LPAB- 2015}


Tidak ada komentar: