Sistem Kepartaian di Indonesia





UU No 2 Tahun 2008 - Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan Partai Politik
Tujuan partai politik adalah untuk meraih dan mempertahankan tahta kekuasaan untuk mewujudkan rencana program yang telah disusun oleh mereka sesuai ideologi yang dianut.

Fungsi Partai Politik
Mobilisasi dan Integrasi
Alat pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih
Alat elaborasi pilihan-pilihan kebijakan
Alat perekrutan pemilih

Menganut sistem multi partai. Aturan ini tersirat dalam pasal 6A(2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Frasa gabungan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada dua partai atatu lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan presiden dan wakio presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan partai-partai lain. Ini artinya sistem kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh minimal 3 partai politik atau lebih.
Sejak era kemerdekaan, sebetulnya Indonesia telah memenuhi amanat pasal tersebut. Melalui Keputusan Wakil Presiden No X/1949, pemilihan umum pertama tahun 1955 diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen.
Pada masa pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto memandang terlalu banyaknya partai politik menyebabkan stabilitas poltik terganggu, maka Presiden Soeharto pada waktu itu memiliki agenda untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Pemilu tahun 1971 diikuti oleh 10 partai politik dan pada tahun 1974 peserta pemilu tinggal tiga partai politik saja. Presiden Soeharto merestrukturisasi partai politik menjadi tiga partai(Golkar, PPP, PDI) yang merupakan hasil penggabungan beberapa partai. Walaupun jika dilihat secara jumlah, Indonesia masih menganut sistem multi partai, namun banyak ahli politik menyatakan pendapat sistem kepartaian saat itu merupakan sistem kepartaian tunggal. Ini dikarenakan meskipun jumlah partai politik masa orde baru memenuhi syarat sistem kepartaian multi partai namun dari segi kemampuan kompetisi ketiga partai terseb
ut tidak seimbang.
Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberasasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yang berdiri di era awal reformasi. Pada pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era orba.

Pada tahun 2004 peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 parpol saja. Ini disebabkan telah diberlakukannya ambang batas(Electroral Threshold) sesuai UU no 3/1999 tentang PEMILU yang mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjtnya adalah parpol yang meraih sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Partai politikyang tidak mencapai ambang batas boleh mengikuti pemilu selanjutnya dengan cara bergabung dengan partai lainnya dan mendirikan parpol baru.
Untuk partai politik baru. Persentase threshold dapat dinaikkan jika dirasa perlu seperti persentasi Electroral Threshold 2009 menjadi 3% setelah sebelumnya pemilu 2004 hanya 2%. Begitu juga selanjutnya pemilu 2014 , sebagai berikut:
PUTUSAN MK NOMOR 52/PUU-X/2012 TENTANG PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 membacakan putusan uji materi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 itu menyebutkan semua partai politik baik yang mempunyai kursi di parlemen atau tidak yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2014 wajib mengikuti proses verifikasi di KPU. Pasal 8 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu sepanjang frasa “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru” dan Penjelasan Pasal 8 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu sepanjang frasa “yang dimaksud dengan “partai politik baru” adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu” bertentangan dengan UUD 1945. Parliamentary Threshold (PT) diputuskan 3,5 persen hanya berlaku untuk DPR tidak untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Parpol dapat menjadi Peserta Pemilu setelah  memenuhi persyaratan:
1.
a)     Berbadan hukum, (Bukti terdaftar: Berita Negara RI)
b)   Memiliki Kepengurusan di seluruh provinsi,
c)    Memiliki Kepengurusan di 75% kab/kota pada provinsi  ybs,
d)   Memiliki Kepengurusan di 50% kecamatan di Kabupaten ybs.
        e)   Sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol.
        f)   anggota sekurang-kurangnya 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk yang dibuktikan dengan
              KTA
g)   Memiliki Kantor Tetap dari Tingkat Pusat s/d Kab/Kota, sampai dengan tahapan terakhir pemilu
h)   Mengajukan nama lambang dan tanda gambar kepada KPU
i)    Menyerahkan Rekening Khusus dana Kampanye (RKDK) atas nama Parpol

2.    Partai Politik menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada
       Kepengurusan  parpol di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota
      (Psl.15 huruf d UU 8/2012 Jo Psl. 2 (5), Psl. 20, Psl. 51 (2) UU 2/2008 sebagaimana diubah dgn UU 2/2011)

3.    Pengurus Parpol yaitu Ketua, Sekretaris, & Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya

4.    Pimpinan Parpol adalah Ketua dan Sekretaris Parpol sesuai tingkatannya atau dgn sebutan lain sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

M. Syafril- Oktober 2014

Tidak ada komentar: